Tugas Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk)

Pasti kalian pernah mendengar perumpamaan KPK baik itu diberita,majalah, radio, dan media lainnya.

kpk

KPK mempunyai kepanjangan Komisi Pemberantasa Korupsi ialah suatu forum Negara yang di bentuk untuk mengatasi, mengatasi danmemberntas korupsi di Indonesia. Dalam melaksanakan peran dan wewenangnya KPKbersifat independen dan bebas dari efek kekuasaan manapun.

Dalam mengerjakan tugas dan wewenangnya KPK berasas kepada:

• Kepastian hukum
• Keterbukaan
• Akuntabilitas
• Kepentingan umum
• proporsionalitas

Daftar Tulisan

Tugas KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas sebagai
berikut:

• Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan
  permberantasan tindakan pidana korupsi.
• Supervise terhadapa instansi yang berwenang
  melaksanakan pemberantasan tidak pidana korupsi.
• Melakukan pengusutan, penyidikan dan
  penuntutan terhadap langkah-langkah pidanan korupsi.
• Melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi.
• Melakukan monitoring kepada pelanggaran korupsi
  baik kepada tubuh, lembaga ataupun perorangan.

kewenangan dalam peran koordinasi

Dalam melakukan peran koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan:

• Mengkoordinasikan pengusutan, penyidikan dan
  penuntutan tindak pidana korupsi.
• Menetapkan system pelaporan dalam acara
  pemberantasan langkah-langkah pidana koruspi.
• Meminta informasi perihal aktivitas pemberantasan
  tindak kriminal korupsi pada instansi terkait.
• Melaksanakan dengan perndapat atau konferensi dengan
  instansi yang berwenang memberantas tindak pudana korupsi.
• Meminta laporan instansi terkait wacana
  pencegahan tindak pidana korupsi.
• Melakukan pengawasan, observasi atau penelaahan
  terhadapa instansi yang mengerjakan peran dan wewenang yang berkaitan dengan perberantasan
  tindak pidana korupsi dan instansi dalam melakukan pelayanan public.
• Mengambil alih pengusutan dan penuntutan
  kepada pelaku tindakan melawan hukum korupsi yang sedang dikalakukan oleh keolisian
  atau kejaksaan.

pengambilalihan pengusutan

Pengambilalihan pengusutan dan penuntutan dari polisi ataukejaksaan oleh KPK dilakukangan dengan argumentasi selaku berikut:

1. Laporan masyarakat wacana tidak pidana korupsi
   tidak ditindak lanjuti.
2. Proses enanganan tindakan melawan hukum korupsi secara
   berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alas an yang dipertanggung jawabkan.
3. Penanganan tindak kriminal korupsi ditunjukan
   untuk melindungi pelaku tindakan melawan hukum korupsi yang sebetulnya.
4. Penanganan masalah tundak pidanan korupsi
   mengandung bagian korupsi.
5. Hambatan penanganan tindakan melawan hukum korupsi alasannya adalah
   campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislative
6. Keadaan lain yang berdasarkan oertimbangan
   kepolisian atau kejaksaan penangan tidnak pidana korupsi susah dikerjakan secara
   baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

kewenangan kpk dalam pelaksanaan penyidikan

Dalam pelaksanaan tugas pengusutan, penyidikan dan penuntutan KPK berwenang:

• Melakukan penyadapan dan merekap percakapan.
• Memerintahkan terhadap instansi yang terkait untukmelarang seseorang bepergian ke luar negeri.
• Meminta informasi kepada bank atau lembagakeungan yang lain tentang kondisi keuangan tersangka atau terdakwa yang sedangdiperiksa.
• Memerintahkan kepada bank atau forum keunganlainnya untuk memblokir rekenign yang diduga hasil dari korupsi miliktersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait.
• Memerintahkan terhadap pipinan atau tersangka atauterdakwa keada instansi terkait.
• Meminta data kekayaan dan data perpajakantersangka atau terdakwa kepada instansi terkait .
• Menghantikan sementara suatu transaksi keuangan,transaksi perdagangan, dan perjanjian yang lain atau mencabut sementara perizinan,lisensi serta kosensi yang dilaksanakan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwayang diduga menurut bukti permulaan yang cukup ada relevansinya dengan tindakpidana korupsi. Yang sedang diperiksa.
• Meminta dukungan interpol Indonesia atauintstansi penegak hokum Negara lain untuk melaksanakan pencarian, penangkapan, danpenyitaan barang bukti diluar negeri.
• Meminta sumbangan kepolisian atau lisesnsi lainuntuk melakukan penggeledahan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, danpenyitaan dalam kasus tindak pidana korupsi yang sedang dikerjakan.

Kewenangan dalam pencegahan

Dalam melakukan tugas pencegahan KPK berwenangmelaksanakan langkah upaya pencegahan seperti:

1. Melakukan pendafaran dan investigasi terhadap
   laporan harta kekayaan penyelenggara Negara.
2. Menerima laporan dan memutuskan status
   gratifikasi.
3. Merancang dan mendorong program pendidikan anti
   korupsi pada setiap jenjang pendidikan.
4. Melakukan kampanye anti korupsi pada penduduk
   biasa .
5. Melakukan koordinasi bilateral atau multilateral dalam
   pelaksanaan permberantasan tinak pidana korupsi.

kewenangand alam peran monitoring

Dalam melakukan peran monitoring KPK mempunyai kewenangan:

• Melakukan pengkajian terhadap system pengelolaan
  administrasi disemua lembaga Negara dan pemerintah.
• Memberi usulan terhadap pemimpin lembaga Negara dan
  pemerintah untuk melaksanakan pergantian bila berdasarkan hasil pengkajian system pengelolaan
  manajemen tersebut berpeluang tinggi.
• Melapor terhadap presiden repoublik Indonesia, DPR
  RI,dan badan permeriksa keungan, kalau saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut
  tidak diadakan.

Kewajiban KPK

Komisis permberantasan korupsi memiliki keharusan:

• Memberikan pemberian kepada saksi atau
  pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memperlihatkan keterangan mengenai
  terjadinya tidak pidana korupsi.
• Memerikan berita terhadapa masyakarak yang
  membutuhkan atau menunjukkan pertolongan untuk mendapatkan data lain yang berhubungan
  dengan hasil penunuttan tindak pidana korupsi yang ditanganinya.
• Menyusun laporan tahunan dan menyampaikan kepada
  presiden RI, DPR RI, Dan BPU.
• Menegakkan sumpah jabatan.
• Menjalankan peran, tnaggung jawab dan
  wewenangnya.